STRATEGI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

 

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan merupakan tempat mendidik dan mengembangkan potensi- potensi kemanusiaan yang primordial. Pintu gerbang untuk mengantarkan manusia menuju peradaban yang humanis[1], berkarakter[2] dan profesional[3] dengan berlandaskan pada keselarasan hubungan sesama manusia, lingkungan, dan Sang Maha Pencipta. Lembaga pendidikan adalah suatu tempat yang di dalamnya melibatkan komunikasi antar personal dalam perjalanan manusia, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia lembaga pendidikan berkembang sangat pesat sekali, setelah lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Tanggung jawab konstitusional Pemerintah Negara RI. Sesuai dengan UUD 1945 adalah “Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kebudayaan nasional dan memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi”.

Sesuai dengan UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 53, menyatakan bahwa : (1) Penyelenggara dan satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum sebagaimana dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat menglola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Berangkat dari ketentuan UU Sisdiknas di atas, maka tugas lembaga pendidikan adalah mewujudkan kualitas pendidikan secara holistik/menyeluruh. Dalam Islam lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan tidak hanya dalam batasan waktu tertentu saja, tetapi dilakukan sepanjang hayat (long life education). Islam mendorong umatnya selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Baik ilmu yang berkaitan dengan urusan ukhrowi maupun duniawi. Dengan kualitas keilmuannya manusia mampu memahami dan menganalisa fenomena- fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk sistim ekonomi dan perkembangan pasar bebas serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Adam Smith menerangkan bahwa kegiatan perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, tetapi jika individu diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka kebebasan ini akan mewujudkan efesiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini yang sering dikenal dengan keajaiban invisible hand atau tangan ajaib[4]. Dalam makalah sederhana ini akan dianalisa  sekilas tentang bagaimana sesungguhnya strategi lembaga pendidikan dalam menghadapi datangnya persaingan Ekonomi Masyarakat Asean dan apa sesungguhnya problematika yang dihadapinya dan bagaimana seharusnya lembaga pendidikan menyikapinya?

B. Pendidikan Membentuk Karakter Bangsa

Helen G. Douglas dalam Mukhlas mengatakan “Character isn’t inherited. One build its daily by the way one things and acts, thought by though, action by action“.[5] Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan, hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, tindakan demi tindakan. Karakter adalah watak yang  terbentuk dari nilai, moral, dan norma yang mendasari cara pandang, berfikir, sikap, dan cara bertindak seseorang serta yang membedakan dirinya dari orang lainnya. Karakter siswa terwujud dari watak seseorang yang menjadi anggota suatu sekolah dan masyarakat dan lingkungannya.

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan berfikir dan kebiasaan berbuat yang dapat membantu orang lain dan bekerja sama dengan keluarga, sahabat, tetangga , masyarakat dan bangsa. Menurut Lickona dalam Pendidikan Karakter mengatakan bahwa pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis.[6] Sementara Arthur  yang mengutip dari Anne Lockwood dalam Pendidikan Karakter mendefinisikan pendidikan kerakter: “sebagai setiap rencana sekolah, yang di rancang bersama lembaga masyarakat yang lain, untuk membentuk secara langsung dan sistimatis perilaku orang muda dengan mempengaruhi secara explisit nilai–nilai kepercayaan non-reativistik (diterima luas), yang dilakukan secara langsung menerapkan nilai-nilai tersebut”[7].

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar tersebut tidak boleh dilepaskan dari lingkungan  peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan mereka tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.

Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang adalah budaya di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsanya dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing terhadap lingkaran-lingkaran budaya tersebut pada gilirannya maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsanya dan dirinya sebagai anggota budaya bangsa.

Dalam situasi demikian, maka dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (valueing). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasional-nya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (valueing) tersebut.

C. Lembaga Pendidikan sebagai pembentuk Militansi Bangsa

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menghadapi berbagai persoalan yang bergulir dalam kehidupan, dibutuhkan persiapan yang handal, mental yang kokoh serta kemampuan memecahkan persoalan tersebut dengan arif dan bijaksana. Persaingan hidup semakin hari semakin besar dan seseorang tidak dapat lari dari kondisi tersebut. Tantangan, ujian silih berganti menerpa kehidupan manusia. Hal ini dikarnakan perubahan zaman yang didasari pada perkembangan dan penemuan ilmu pengetahuan baru serta tehnologi yang tidak dapat dibendung.

Cunningtom dan Crowter mengatakan bahwa berbagai perubahan global sekarang ini memiliki dampak yang luas secara ekonomi, sosial budaya dan politik serta mempengaruhi berbagai aspek dari bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang pendidikan atau sekolah.[8] Globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh berbagai sektor dan pemangku kepentingan mempengaruhi berbagai perubahan termasuk maksud, tujuan pendidikan, kurikulum, strategi pengajaran, kepemimpinan, manajemen, administrasi, penilaian dan sertifikasi. Globalisasi berimplikasi terhadap gagasan untuk membangun visi pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia  yang berkualitas dan berkarakter termasuk dalam kontek mikro dalam dunia persekolahan melalui peran yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Untuk menjaga kredibilitas lembaga pendidikan Pemerintah telah mengatur melalui Undang Undang no 20 tahun 2003 tentang  Sisdiknas Bab XVI pasal 60 tentang Akriditasi dan peraturan Pemerintah  No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab XIII pasal 86.

Keberadaan Akriditasi sekolah (lembaga pendidikan) sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan. Hakikatnya memberikan jaminan kepada setiap warga yang berhak untuk memperoleh pendidikan, bahwa pendidikan yang diperoleh adalah pendidikan yang bermutu, dan bahwa pendidikan yang diselenggarakan relevan dengan fungsi konstitusional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan Nasional.

Menurut Soedijarto dalam landasan dan arah Pendidikan Nasional kita makna mencerdaskan kehidupan bangsa hakikatnya adalah cita-cita untuk menjadikan bangsa indonesia menjadi bangsa yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan tehnologi, yang menjadikan Iptek. Sebagai model kerja dan pemecahan masalah, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia dan pengelolaan sumberdaya alam[9].

Penulis berasumsi bahwa sampai kini industri modern kita belum sepenuhnya mampu mempertinggi taraf hidup rakyat Indonesia, dan pertanian kita juga belum sepenuhnya mampu mempertinggi hasil bumi kita. Hal ini masih segar dalam ingatan kita dan kita menjadi saksi kondisi ekonomi kita sekarang, beras impor, kedelai impor, buah-buahan impor dan sebagainya. Pengangguran masih tinggi, angka pencari kerja selalu memenuhi bursa lowongan kerja, TKI/TKW di luar negeri, berada pada semua daerah, sebagaimana ditulis dalam media Lampung Post edisi 9 Nopember 2016 menyebutkan di DIY, dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat sebanyak 11.911 sarjana yang sedang mengantri ketika job fair di Universitas Gajah Mada pada tanggal 8-11-2016[10]. Akar permasalahan semua ini tidak lain adalah belum sesuainya kualitas manusia Indonesia dengan tuntutan kehidupan era industrialisasi dan pasca–industrialisasi yang menuntut penguasaan Iptek.

Harbison dan Myers, pakar ekonomi mengatakan sebagai berikut “ In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and effectively utilized the innate capacities of its people. The economic development of nations, therefore, is ultimately the result of human effort. It takes skilled human agents to discover and exploit natural resources, to mobilize capital to develop technology, to produce goods, and to carry on trade. Indeed, if a country is unable to develop its human resources, it cannot build anything else, whether it be a modern political system, a sense of national unity, or a prosperous economy “[11].

Dari kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa hakikatnya adalah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menjadi maju dan mampu berilmu pengetahuan dan tehnologi dalam membangun bangsanya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berjalan seperti sekarang, yang pasti berdampak pada kehidupan masyarakat. Persaingan  ekonomi semakin meningkat, produsen dan manufaktur di daerah bisa tergerus dalam perdagangan bebas Asean tersebut. Demikian halnya di bidang pendidikan. Lembaga- lembaga pendidikan, terutama perguruan Tinggi dituntut untuk mampu bersaing kualitas dengan perguruan Tinggi lain di luar negeri terutama Asean.

Menghadapi persaingan masuknya pasar bebas (Asean) bidang pendidikan lembaga hendaklah memperhatikan efesiensi cost dan benefit pendidikan, serta mengevaluasi efesiensi produksi (input-output) sehingga membuka peluang kebebasan memilih antara lembaga dan pengguna (stakeholder). Kondisi pendidikan indonesia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan secara umum, masih relatif rendah dibandingkan negara- negara lain. Dari hasil survei World Contititveness year Book pada tahun 2007 dari 55 negara, Indonesia menempati urutan ke53 (lihat dalam http://www.tempat belajar.com/).

Jika mencermati lembaga pendidikan Islam yang dibangun di masa Rasulullah, SAW, ternyata sangat sederhana sekali, dari mulai Darul Arqom di Shafa, Masjid, Halaqoh as suffah dan Al Kuttab mampu melahirkan cendekiawan Muslim yang tangguh menghadapi tantangan perjuangan dan persaingan. Seperti menjadi Kepala negara (Kholifah ), panglima perang, gubernur/hakim, Ulama’ terkemuka, diplomat, konglomerat, inteljen, ahli ibadah, ahli bahasa/penterjemah dan sebagainya.

D. Strategi lembaga pendidikan dalam menghadapi masuknya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tokoh ekonomi Mangkuprawiro berpendapat dalam menghadapi pasar bebas, dan agar tetap dapat bertahan hendaklah melakukan strategi :

  1. Produktif, artinya produktif bukan hanya berkenaan pada kuantitas output, tetapi juga kualitas produksi dan kontribusi dengan merespek pengaruh masyarakat.
  2. Manajemen puncak, artinya manajer utama dalam lembaga sangat berpengaruh dalam mempertahankan kelangsungan dan pertahanan produksi.
  3. Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi secara kontinyu, artinya lembaga dan perangkatnya tidak tertinggal dengan adanya perubahan zaman dengan sistem umpan balik di semua lini.
  4. Penyediaan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen, artinya lembaga mampu mengakses semua informasi tentang perkembangan sistem pendidikan.

Di samping ke empat point di atas perlu diperhatikan masalah komunikasi. Komunikasi adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Agama Islam telah memberikan petunjuk dalam membangun komunikasi yang harmonis melalui petunjuk Al-Qur’an dan Hadits dengan memperhatikan prinsip etika komunikasi berupa Qoulan Karima atau Qoulan Ma’rufa (perkataan yang sopan dan santun, halus budi bahasa, mulia dan keterbukaan).

Sedang  menurut Triyana dalam  Bukhori Alma, strateginya ada dua : yaitu,

  1. Strategi yang terdiri dari variabel yang tidak dapat dikontrol, berupa persaingan dari luar, dan perkembangan tehnologi.
  2. dan Strategi yang dapat dikontrol, berupa market segmentasi, budget dan timing.

E. Kesimpulan

Penglolaan pendidikan membutuhkan manajemen yang terbuka, karena mengendalikan berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Tantangan yang paling besar bukan dari luar tetapi berasal dari dalam institusi itu sendiri. Tetapi bukan berarti tantangan dari luar tidak ada.

Berkaitan dengan datangnya persaingan bebas, terutama masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) strategi yang harus diperhatikan adalah :

  1. Kualitas lembaga pendidikan, di mana manajemen, manajer, perencanaan, stafing, aktuating dan kontroling, harus berfungsi dengan baik. Dalam istilah ekonomi dikenal dengan lembaga yang produktif.
  2. Meletakkan Top Manajer sebagai pemegang manajemen puncak, dengan memperhatikan pengaruh dalam masyarakat. Jika memungkinkan mengikuti pola kepemimpinan Rasulullah dengan metode STAF.
  3. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi disegala bidang, agar perubahan keadaan dapat diikuti oleh semua perangkat yang ada, dalam semua lini.
  4. Tersedianya sistem informasi manajemen, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dalam lembaga pendidikan tersebut.

 

 

Oleh : DR. MAHMUD YUNUS (Dosen STIS Darul Ulum Sekampung Lampung Timur)

 

 

Daftar Pustaka

Alma, Bukhori, 2007, Manajemen Pemasaran, Bandung, Alfabeta.

Bahri, Syaiful, 2004, Pola Komunikasi, Jakarta, Reneka Cipta.

Depdiknas, 2003, UU No 20 tahun 2003, Jakarta, Biro Hukum Depdiknas.

————–, 2005, UU No 14 tahun 2005, Jakarta, Biro Hukum Depdiknas

————–, 2005, UU No 19 tahun 2005, Jakarta, Biro Hukum Depdiknas

Fauzi, Imran, 2012, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah, Jogjakarta, Ruz Media

Kotler Philip, 2008, Manajemen Pemasaran,

Lampung Post, Edisi 9 Nopember 2016

Sadono, Sukirno, 2010, Mikro Ekonomi, Jakarta, Raja GrafindiPersada.

Saman, Muhlas,2013, Pendidikan Karakter, Bandung, Alfabeta.

Soedijarto, 2008, Landasan dan Arah Pendidikan Kita, Jakarta, Kompas.

Lickona, Thomas, 2003, May throuck Character. London.

 

1]     Humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas- asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia.

[2]  Berkarakter artinya Sifat- sifat kejiwaan , akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, mempunyai tabi’at berdasarkan tingkah laku.

[3]   Profesional adalah suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.

[4]   Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori pengantar,( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010),h.394.

[5]  Samani, Pendidikan Karakter,( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013),  h.40.

[6] Lickona, Thomas, My thought about Nasional Character ( London: Comel University Press, 2003) h..44.

[7]  Samani, Op Cit, h.45.

[8]  Mahmud Yunus, Disertasi, ( IAIN Raden Intan Lampung, 2016 ) h.261.

[9]  Soedijarto, Landasan dan arah Pendidikan Nasional Kita, ( Jakarta : Kompas, 2008), h.279.

[10]  Lampung Post, edisi 9 Nopember 2016, h11.

[11]  Soedijarto, Op Cit, h. 280.